DPRD Provinsi Gorontalo Beri Perhatian Akses Jalan Pinogu
- 08 Okt 2025 19:36 WIB
- Gorontalo
KBRN, Gorontalo: Keterisolasian Kecamatan Pinogu di Bone Bolango yang telah berlangsung puluhan tahun kini mendapat sorotan serius dari lembaga legislatif. Ketua DPRD bersama Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Bone Bolango menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang diinisiasi oleh Aliansi Pinogu Merdeka di ruang sidang DPRD Kabupaten Bone Bolango, Senin (6/8/2025). Pertemuan ini menjadi ajang strategis untuk mengukuhkan komitmen politik bersama dalam memperjuangkan pembangunan akses jalan ke wilayah tersebut.
Diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan berlangsung dinamis, fokus pada perumusan langkah strategis konkret untuk membuka keterisolasian Pinogu. Wilayah ini selama ini terhambat kemajuannya akibat minimnya infrastruktur jalan yang memadai.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Hamzah Idrus, seusai kegiatan menekankan DPRD memberikan perhatian serius terhadap aspirasi yang diangkat dalam forum tersebut. Ia menegaskan bahwa hasil FGD harus melampaui meja diskusi dan diwujudkan sebagai komitmen nyata untuk membangun jalan Pinogu, baik dalam kerangka jangka pendek maupun jangka panjang.
Menurut Hamzah, pembangunan akses jalan menuju Pinogu adalah isu yang telah diperjuangkan sejak lama. Namun, realisasi optimal selalu terganjal oleh kendala perizinan kawasan hutan lindung yang dilalui oleh satu-satunya jalur potensial. Ini adalah akar masalah yang membuat warga Pinogu terus terasingkan.
“Sejak Gorontalo berdiri sebagai provinsi, masyarakat Pinogu masih hidup dalam keterisolasian karena akses jalan yang belum memadai. Ini menjadi fokus utama yang akan kami dorong agar masyarakat Pinogu tidak lagi merasa terasing,” ucap Hamzah.
Hamzah menegaskan DPRD Provinsi bersama DPRD Kabupaten Bone Bolango dan Aliansi Pinogu Merdeka akan terus berjuang untuk mendapatkan izin pembangunan jalan tersebut, bahkan akan melobi hingga ke tingkat kementerian di pusat. Perjuangan ini menuntut terobosan regulasi.
Kendala utama, sebut Hamzah, adalah tuntasnya perizinan pembangunan. Pihaknya akan mendorong agar tercipta nomenklatur khusus yang secara tegas menyatakan pembangunan jalan ke Pinogu sebagai program prioritas pemerintah. Hal ini penting agar proyek ini dapat memperoleh dukungan pendanaan yang memadai, baik dari anggaran kabupaten maupun provinsi.
FGD Aliansi Pinogu Merdeka ini merupakan momentum penentuan bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi bersama dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan pedalaman Bone Bolango. Harapannya, komitmen politik dan langkah konkret dari berbagai pihak dapat segera membuka jalan, sekaligus membuka harapan baru bagi masyarakat setempat untuk keluar dari keterisolasian yang membelenggu puluhan tahun.