RRI.CO.ID, Manokwari – Ketua DPD Partai Golongan Karya Provinsi Papua Barat, Samaun Dahlan, memimpin rapat pleno perdana sejak terpilih secara aklamasi pada Musda November 2025. Dalam pleno yang digelar Rabu 4 Maret 2026 di Manokwari itu, ia menyampaikan empat arahan strategis sebagai fokus kerja partai ke depan.

Arahan pertama menitikberatkan pada pentingnya menjaga soliditas dan kekompakan pengurus. Menurutnya, penguatan kultur dan struktur organisasi harus berjalan seiring agar Golkar tetap menjadi partai modern yang kuat dan dekat dengan rakyat.

"Kita harus menjaga soliditas dan kekompakan. Golkar di Papua Barat harus menjadi rumah kuning yang aspiratif, kuat, dan berintegritas," tegas Samaun Dahlan.

Baca Juga : https://berita.rri.co.id/fak-fak/regional/2236090/partai-golkar-papua-barat-perkuat-soliditas-lewat-rapat-pleno?nocache=true

Arahan kedua adalah memaksimalkan fungsi kepengurusan dan keanggotaan, terutama dalam aspek elektoral dan kebijakan publik. Ia meminta seluruh kader memperkuat basis pemilih hingga tingkat distrik dan kampung serta aktif membangun komunikasi dengan masyarakat.

"Pengurus harus mampu membangun dan memperkuat basis pemilih di daerah strategis serta menjalankan fungsi elektoral partai secara efektif," ujarnya.

Selain itu, Samaun juga menekankan pentingnya selektif dalam merekrut calon legislatif serta meningkatkan kapasitas melalui pelatihan politik. Pemanfaatan teknologi informasi dan kampanye digital dinilai menjadi kebutuhan penting di era saat ini.

"Kita dituntut mengoptimalkan teknologi informasi untuk kampanye digital dan membangun citra positif partai di semua lapisan masyarakat," katanya.

Arahan ketiga menyangkut konsolidasi organisasi hingga tingkat kabupaten, distrik, dan kampung. Ia meminta musyawarah partai segera difasilitasi sebagai bagian dari penguatan struktur sekaligus strategi menghadapi agenda politik mendatang.

Sementara arahan keempat adalah pembentukan dan optimalisasi perangkat organisasi pendukung, seperti Dewan Pertimbangan, Badan Advokasi Hukum dan HAM, Badan Saksi Nasional, serta Badan Pengembangan dan Penelitian Partai di tingkat provinsi.

"Pembentukan kelembagaan ini harus menjadi prioritas strategis, bukan sekadar formalitas, agar eksistensinya berkelanjutan dan dirasakan manfaatnya," ungkapnya.

Mengakhiri arahannya, Samaun mengajak seluruh kader untuk lebih banyak bekerja nyata dan menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia berharap pleno perdana tersebut menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan target kemenangan politik dan visi “Papua Barat Bergolkar.”