RRI.CO.ID, Ende - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Rapat Koordinasi Pembahasan Ekonomi Daerah di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTT, Kamis 11 Maret 2026. Rapat tersebut dihadiri Gubernur NTT Melki Laka lena bersama sejumlah pimpinan lembaga keuangan dan instansi strategis, di antaranya Kepala OJK NTT, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan NTT serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTT.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu strategis dibahas, mulai dari perkembangan kondisi ekonomi daerah, pengendalian inflasi, hingga penguatan sektor unggulan yang menopang perekonomian daerah. Sektor pertanian menjadi salah satu fokus pembahasan mengingat kontribusinya yang besar terhadap perekonomian NTT. Selain itu, rapat juga membahas upaya mendorong investasi serta meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Gubernur Melki dalam arahannya menekankan pentingnya memperluas akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna memperkuat peran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Menurutnya, akses pembiayaan yang mudah dan bunga yang terjangkau akan membantu pelaku UMKM meningkatkan kapasitas produksi, memperluas usaha, serta meningkatkan daya saing produk di pasar.

”Jadi kita atur dengan baik sehingga pemberdayaan UMKM terhubung dengan akses pembiayaan dari setiap perbankan dan dukung penuh agar produktivitas usaha masyarakat bisa meningkat terutama pada bidang pertanian, peternakan, bahkan perikanan serta UMKM,” kata Gubernur.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan penyaluran KUR sangat bergantung pada produktivitas usaha masyarakat. Jika sektor-sektor produktif seperti pertanian, peternakan, dan perikanan mampu meningkatkan hasil produksi, maka pelaku usaha akan lebih mudah mengembalikan pinjaman dan menjaga keberlanjutan usahanya. Oleh karena itu, pemerintah daerah juga mendorong sinergi antara pemberdayaan UMKM dan akses pembiayaan dari lembaga perbankan.

Melki juga menegaskan bahwa pengembangan hilirisasi dan industrialisasi di NTT harus dimulai dari peningkatan produktivitas di berbagai sektor ekonomi. Dengan produksi yang kuat, proses hilirisasi dapat berjalan berkelanjutan hingga mendorong lahirnya industri berbasis potensi lokal. Melalui rakor ini, pemerintah bersama para pemangku kepentingan berkomitmen memperkuat dukungan terhadap UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata di seluruh wilayah NTT.