Musrenbang Boawae Prioritaskan Air Bersih dan Infrastruktur

  • 28 Feb 2026 09:26 WIB
  •  Ende

RRI.CO.ID, Nagekeo - Pemerintah Kecamatan Boawae menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 pada Kamis, 26 Februari 2026 dengan menghimpun 68 usulan dari desa dan kelurahan. Seluruh usulan tersebut telah diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI sebagai dasar penyusunan rencana kerja pemerintah daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Nagekeo, Hildegardis Mutha Kasi, SIP., MPA, kepada RRI, Sabtu, 28 Februari 2026 mengatakan forum tersebut memprioritaskan penanganan kebutuhan air bersih di ibu kota kecamatan sebagai isu mendesak masyarakat. Selain itu, penajaman dan penyelarasan program dilakukan agar selaras dengan RPJMD Kabupaten Nagekeo dan prioritas pembangunan nasional.

Mekanisme penjaringan aspirasi dimulai dari Musrenbang desa, kemudian diverifikasi oleh Bappeda Kabupaten Nagekeo sebelum dibahas di tingkat kecamatan. Dalam forum itu, perangkat daerah, DPRD, hingga Bupati hadir untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat serta melakukan klarifikasi dan kesepakatan prioritas.

Sektor yang menjadi perhatian utama meliputi penguatan ekonomi bernilai tambah dan berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air. Usulan lain yang mengemuka adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan, kesehatan, serta percepatan penurunan stunting.

Untuk memastikan usulan terakomodasi dalam RKPD 2027, pemerintah daerah mengoptimalkan penginputan program melalui SIPD dan pengawalan oleh DPRD sesuai hasil reses daerah pemilihan. Pendekatan partisipatif ini diterapkan agar tidak ada program yang dianggarkan tanpa perencanaan maupun direncanakan tanpa dukungan anggaran.

Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Pemkab Nagekeo menyiapkan strategi kolaborasi pendanaan melalui APBD, APBN, dana alokasi khusus, hingga skema kerja sama dengan pihak ketiga dan NGO. Skema prioritas juga disepakati agar program yang belum terdanai tetap terpetakan untuk pembiayaan bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

Rekomendasi Berita