RRI.CO.ID, Ende - Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena menerima audiensi Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III Badan Gizi Nasional, Ranto, di ruang kerja gubernur, Jumat, 13 Maret 2026. Pertemuan tersebut membahas percepatan pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam kesempatan itu, Ranto menjelaskan bahwa secara nasional jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah mencapai sekitar 25 ribu unit. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi menjadi syarat utama untuk memastikan standar kebersihan dan keamanan pangan dalam penyelenggaraan layanan makan bergizi. Untuk itu, pengawasan terhadap pemenuhan standar tersebut dilakukan secara rutin setiap bulan guna memantau progres di daerah.

Di Provinsi NTT sendiri, dari rencana pembangunan 585 dapur SPPG, saat ini telah berdiri sebanyak 242 unit atau sekitar 42 persen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 114 unit atau hampir 50 persen telah memiliki SLHS. Namun proses pengurusan sertifikat tersebut masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan fasilitas laboratorium pengujian yang tersedia di daerah.

Saat ini laboratorium yang terbuka menerima sampel uji hanya terdapat di Labkesda Provinsi NTT dan Labkesda Kabupaten Sikka. Akibatnya, untuk wilayah Timor maupun sebagian wilayah Flores, sampel uji masih harus dikirim ke laboratorium provinsi atau ke Kabupaten Sikka. Kondisi ini dinilai memperlambat proses penerbitan SLHS, sehingga pihak Badan Gizi Nasional meminta dukungan Dinas Kesehatan Provinsi NTT untuk mempercepat proses tersebut.

Menanggapi hal itu, Gubernur Melki Laka Lena menyatakan pemerintah provinsi akan segera mengecek kesiapan fasilitas laboratorium yang dimiliki daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Ia juga menyoroti progres pembangunan SPPG yang masih perlu dipercepat, dengan target capaian meningkat hingga 60 persen pada Juni 2026.

"Untuk laboratorium, nanti saya akan cek dengan Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan provinsi memiliki fasilitas pengujian yang baik, sekelas Labkesda. Ini bisa dimanfaatkan oleh perangkat daerah sambil menunggu kabupaten/kota membangun laboratorium kesehatan daerahnya masing-masing,” ujarnya.

Gubernur bahkan mengusulkan pembentukan forum kolaborasi seperti “MBG Business Forum” guna mempertemukan berbagai pihak untuk membahas solusi permodalan serta membangun ekosistem yang mendukung percepatan pembangunan dapur SPPG di NTT.