RRI.CO.ID, Bula– Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, masuk dalam tahap ketiga program yang dicanangkan pemerintah pusat. Namun, hingga kini kesiapan akses menuju lokasi pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Seram Bagian Timur, Sudir Rumanama, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis, 5 Februari 2026.

“Untuk informasi dari provinsi, dalam hal ini Pak Putra dari Dinas Sosial Provinsi, SBT masuk tahap 3 bersama Provinsi dan Kabupaten Kepulauan Aru,” ujar Sudir.

Ia menjelaskan, Kepala Satuan Kerja (Satker) Provinsi baru saja melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan sekolah Rakyat di SBT berlokasi di Sesar, Kecamatan Bula. Dari hasil peninjauan tersebut, lahan dinilai layak, namun akses masuk ke lokasi masih belum sepenuhnya siap.

“Lokasi sudah oke, cuma akses masuknya yang belum. Kemarin saya langsung koordinasi dengan PU untuk pembersihan. Akses masuk ini memang harus disiapkan pemerintah daerah sebelum pembangunan dimulai,” jelasnya.

Menurut Sudir, pemerintah pusat berharap pemerintah daerah menyiapkan lahan pembangunan. Saat ini, lahan yang disiapkan sekitar delapan hektare, dimana enam hektare sudah siap digunakan, sementara dua hektare lainnya masih dalam proses sertifikasi. 

“Kata Kepala Satker kalau misalnya dua terlambat, kita pakai enam dulu. Jadi itu yang kita gunakan sambil menunggu proses lainnya,” katanya.

Selain akses jalan, pemerintah daerah juga diminta menyiapkan infrastruktur pendukung seperti listrik dan sumber air. Seluruh kebutuhan tersebut, kata Sudir, masih dalam tahap persiapan dan koordinasi lintas instansi.

“Ini bukan tim sosial sendiri, tapi tim bersama. Kita terus koordinasi dengan PU karena dari Satker berharap secepatnya, paling tidak harus tahun ini,” ungkapnya.

Sudir menambahkan, pembangunan Sekolah Rakyat akan diawali dengan sekolah rintisan yang berlangsung selama satu tahun. Setelah itu, pembangunan sekolah permanen akan langsung menyusul pada tahun berikutnya.

“Kalau sekolah rintisan sudah jalan satu tahun, berarti sekolah permanen pasti menyusul. Rintisan ini memang hanya satu tahun,” tuturnya.

Ia juga mengaku telah berkomunikasi langsung dengan pihak Kementerian Sosial melalui pesan WhatsApp. Respons yang diterima disebut cukup positif.

“Alhamdulillah mereka sudah menjawab dengan baik. Dari sosial provinsi juga sudah telepon. Sekarang tinggal menanti waktu,” pungkas Sudir.