RRI.CO.ID, Bogor - Pengadilan Korea Selatan dijadwalkan menjatuhkan putusan pada Rabu, 27 Januari 2026, terhadap mantan Ibu Negara Kim Keon Hee. Ia menghadapi tuntutan hukuman 15 tahun penjara terkait dugaan manipulasi saham serta berbagai praktik korupsi yang menyeret namanya selama beberapa tahun terakhir.

Figur berusia 53 tahun itu telah lama dikelilingi kontroversi. Serangkaian tuduhan, mulai dari penyalahgunaan pengaruh hingga kecurangan akademik, menjadi sorotan publik dan turut membayangi masa kepemimpinan suaminya, mantan presiden Yoon Suk Yeol. Kini keduanya berada dalam tahanan atas perkara berbeda: Yoon terkait deklarasi darurat militer pada akhir 2024 yang menuai kekacauan, sementara Kim menghadapi dakwaan korupsi yang melibatkan jaringan Unification Church.

Dalam kasusnya, Kim disebut menerima berbagai hadiah mewah bernilai lebih dari 200.000 dolar AS dari sejumlah pebisnis dan tokoh politik. Barang-barang seperti tas Chanel dan perhiasan mewah diduga menjadi bagian dari rangkaian pemberian yang memicu kecurigaan adanya praktik suap dan kolusi. Otoritas hukum menilai tindakan tersebut telah merusak prinsip pemisahan agama dan negara serta menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan.

Selain kasus suap, Kim juga diduga terlibat dalam campur tangan politik, termasuk pengaruh dalam pemilu parlemen. Meski demikian, ia tetap membantah seluruh dakwaan dan menyebut tuduhan yang menimpanya tidak berdasar. Dalam pernyataan sebelumnya, Kim menyatakan penyesalan karena menimbulkan kegaduhan publik, namun tetap mempertahankan bahwa dirinya tidak melakukan pelanggaran hukum.

Penjatuhan putusan dijadwalkan berlangsung pada pukul 14.00 waktu setempat di Seoul. Jika dinyatakan bersalah, tahap penentuan hukuman akan dilakukan segera setelahnya. Perkara ini menjadi salah satu persidangan tingkat tinggi yang paling disorot, terutama setelah banyaknya tokoh politik Korea Selatan yang terseret dalam kasus serupa sepanjang tahun lalu.

Skandal yang menjerat Kim bukan kali pertama menyita perhatian publik. Sebelumnya, beredar rekaman yang memperlihatkan dirinya menerima tas mewah yang kemudian menggerus tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Yoon. Serangkaian kontroversi itu berkontribusi terhadap kekalahan partai Yoon dalam pemilihan umum 2024 dan memperlemah posisi politik mantan presiden tersebut sebelum akhirnya ia mengeluarkan keputusan darurat militer yang memperburuk situasi.

Penyelidikan terhadap Kim juga membuka jalur pengungkapan kasus lain, termasuk penahanan pemimpin Unification Church, Han Hak-ja, serta proses hukum terhadap sejumlah politisi yang diduga menerima keuntungan dari jaringan kelompok tersebut. Pengadilan Seoul pada hari yang sama juga akan menjatuhkan hukuman kepada legislator senior Kweon Seong-dong yang terseret dalam kasus suap terkait organisasi yang sama.

Dengan berbagai proses hukum yang kini berlangsung, publik Korea Selatan menantikan keputusan pengadilan yang dinilai akan menentukan arah penegakan hukum dan transparansi politik di negara tersebut.