KBRN, Bengkulu: Pemerintah Indonesia menyatakan komitmen kuat untuk memimpin penguatan kerja sama negara-negara Selatan (Global South) dalam menghadapi dominasi raksasa teknologi global. Komitmen ini diwujudkan dalam upaya membentuk ekosistem digital yang lebih adil, khususnya terkait regulasi kecerdasan artifisial (AI).

Dari Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada Rabu (23/7/2025), Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria, menegaskan pentingnya kolaborasi strategis antarnegara Global South dalam merumuskan kebijakan AI yang berdaulat. Ia menyebut pertemuannya dengan Direktur Jenderal UNESCO, Gabriel Ramos, setahun lalu, sebagai momentum penegasan posisi Indonesia untuk memimpin dialog tersebut.

Indonesia bahkan telah mengajukan diri menjadi tuan rumah UNESCO Global Forum for Ethics of AI pada tahun 2026. Dalam forum itu, Nezar mengusulkan adanya pertemuan negara-negara Selatan untuk membahas kedaulatan digital dan peran jurnalisme di tengah disrupsi teknologi.

Menurut Nezar, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada kemauan politik yang kuat dan keberadaan instrumen bersama yang mampu menghadapi tekanan raksasa teknologi. Ia menyebut perlunya ruang dialog tetap dan forum kolektif yang bisa menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang secara berkelanjutan.

Nezar juga menyoroti bahwa saat ini belum ada regulasi permanen terkait AI secara global, dan kebanyakan masih berbentuk kebijakan awal di negara-negara maju. Oleh karena itu, ia menilai ini adalah momentum strategis bagi Global South untuk membentuk posisi bersama tidak hanya untuk memperjuangkan hak-hak penerbit, tetapi juga untuk membangun tata kelola AI global yang inklusif, etis, dan setara.