RRI.CO.ID, Begkalis - DPRD Kabupaten Bengkalis melaksanakan Rapat Paripurna ke-4 Masa Sidang II Tahun Sidang 2026 dengan agenda penyampaian Laporan Panitia Khusus (Pansus) Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD sekaligus pengambilan keputusan, Senin 9 Maret 2026.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Bengkalis H. Misno dan didampingi Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bengkalis M. Arsya Fadillah. Turut hadir Bupati Bengkalis Kasmarni yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dr. Ersan Saputra, TH.

Laporan Pansus Pokok-Pokok Pikiran DPRD disampaikan oleh Tantowi Saputra Pangaribuan. Dalam pemaparannya dijelaskan bahwa Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, Pokir DPRD turut mempengaruhi arah kebijakan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, serta menjadi bahan dalam penyusunan anggaran pembangunan tahun berikutnya, yakni tahun 2027.

“Pembentukan Panitia Khusus I Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bengkalis didasarkan pada Keputusan DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2026 tanggal 19 Januari 2026. Pembentukan pansus tersebut bertujuan untuk menyamakan pandangan dan menyatukan persepsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga hasilnya dapat dituangkan secara sistematis dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019,” ujar Tantowi.

Ia menjelaskan, proses penginputan data Pokok-Pokok Pikiran anggota DPRD ke dalam SIPD telah dilakukan sesuai batas waktu yang ditetapkan, dengan dukungan tenaga ahli fraksi serta koordinasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Dalam laporannya, Pansus I DPRD Kabupaten Bengkalis merumuskan sejumlah usulan program prioritas pembangunan yang dinilai sangat dibutuhkan masyarakat.

Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah harapan agar anggaran pokok pikiran pada tahun 2027 dapat kembali pada angka sebagaimana yang telah dianggarkan pada tahun 2024. Selain itu, DPRD juga mendorong komitmen pemerintah daerah untuk merealisasikan pokok pikiran setiap anggota DPRD Kabupaten Bengkalis.

DPRD juga menyoroti persoalan abrasi pantai yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bengkalis. Permasalahan tersebut dinilai memerlukan penanganan serius guna melindungi kawasan pesisir serta masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak. Selain itu, pembangunan dan perbaikan infrastruktur menjadi prioritas utama, terutama pembangunan jalan poros, jalan lingkungan, pembangunan drainase, serta sarana dan prasarana rumah ibadah dan pendidikan keagamaan seperti madrasah, pondok pesantren, dan pondok tahfiz.

Pada sektor kesehatan, DPRD mendorong peningkatan pelayanan kesehatan melalui penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai serta pemerataan tenaga medis agar layanan kesehatan dapat dirasakan hingga ke desa-desa. Pansus I juga menekankan pentingnya pembangunan jaringan distribusi listrik di daerah yang belum terjangkau serta peningkatan penerangan jalan umum guna menunjang aktivitas masyarakat.

Di bidang ekonomi, DPRD mendorong pengembangan sumber daya manusia serta pemberian bantuan modal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan industri rumah tangga guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, permasalahan pengelolaan sampah juga menjadi perhatian serius DPRD agar pemerintah daerah dapat mencari solusi komprehensif untuk mengatasi persoalan sampah di seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis.

DPRD juga mengusulkan peningkatan dukungan pada sektor pertanian dan perkebunan melalui pemberian bantuan bibit unggul yang disesuaikan dengan potensi masing-masing desa. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan alih fungsi lahan yang telah berubah menjadi kawasan permukiman maupun perkebunan masyarakat.

Melalui laporan tersebut, Panitia Khusus Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bengkalis berharap seluruh usulan yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dan diselaraskan dalam proses perencanaan pembangunan daerah, sehingga terwujud pembangunan yang merata, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.