RRI.CO.ID, Batam - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan pemerintah masih mampu mempertahankan harga bensin bersubsidi RON95 di angka RM1,99 per liter untuk sementara waktu. Namun, ia mengingatkan bahwa situasi geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah, berpotensi memicu krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Dalam keterangannya kepada wartawan usai menunaikan salat Jumat pada 6 Maret, Anwar mengatakan pemerintah Malaysia masih dapat menahan harga bahan bakar tersebut setidaknya selama satu hingga dua bulan ke depan. Harga RON95 saat ini setara dengan sekitar 64 sen dolar Singapura per liter.

Meski demikian, Anwar mengingatkan bahwa dampak konflik yang melibatkan Iran serta serangan oleh Amerika Serikat dan Israel dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi regional. Ia meminta semua pihak, termasuk sektor publik, swasta, pekerja, dan pelaku usaha, untuk lebih waspada terhadap perkembangan situasi global.

Menurutnya, kondisi tersebut semakin rumit setelah Iran menutup Selat Hormuz pada 2 Maret. Penutupan jalur laut strategis ini menyebabkan sekitar 200 kapal tertahan dan mengganggu rantai pasok perdagangan dunia.

Selat Hormuz merupakan jalur vital perdagangan energi global. Sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melewati jalur laut tersebut setiap harinya. Gangguan di kawasan ini berpotensi menaikkan biaya transportasi karena kapal harus mencari rute alternatif yang lebih panjang.

Anwar menegaskan bahwa dampak ekonomi dari situasi ini tidak dapat dihindari sepenuhnya. Biaya logistik yang meningkat berpotensi memicu kenaikan harga barang, terutama barang impor, serta meningkatkan tekanan terhadap usaha kecil dan menengah.

Pemerintah Malaysia, lanjutnya, akan mengambil langkah cepat untuk meminimalkan dampak ekonomi tersebut. Ia juga meminta masyarakat tidak meremehkan situasi yang sedang berkembang.

“Semua pihak harus memantau situasi ini dengan serius. Jangan bersikap seolah-olah tidak ada apa-apa yang terjadi,” ujar Anwar.

Sementara itu, Menteri Keuangan Malaysia Amir Hamzah Azizan juga menyampaikan bahwa pemerintah untuk sementara menunda rencana menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Malaysia tahun 2026 dari 4 persen menjadi 4,5 persen. Keputusan ini diambil karena ketidakpastian global yang meningkat akibat konflik di Timur Tengah.

Pemerintah Malaysia menegaskan akan terus memantau perkembangan situasi internasional sambil menyiapkan langkah-langkah kebijakan ekonomi agar dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan seminimal mungkin.