RRI.CO.ID, Serang - Pemerintah Provinsi Banten menerima entry meeting evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2026 bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten. Kegiatan berlangsung di Gedung Negara Provinsi Banten, Jum'at 27 Februari 2026.
Entry meeting ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi program pembangunan daerah. Evaluasi dilakukan untuk memastikan perencanaan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten, Rusdy Sofyan mengatakan evaluasi difokuskan pada lima sektor prioritas pembangunan. Lima sektor tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, kemiskinan, stunting dan pertambangan.
Kelima sektor ini dinilai memiliki peran penting dalam mendukung program prioritas nasional. Selain itu sektor tersebut juga berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Rusdy, kegiatan ini bukan merupakan audit melainkan evaluasi perencanaan dan penganggaran. Evaluasi dilakukan untuk memberikan masukan terhadap program yang telah dirancang pemerintah daerah.
Jika terdapat hal yang kurang tepat maka akan diberikan rekomendasi perbaikan. Tujuannya agar program dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
"Kan kita mau melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran 2026 terkait lima sektor pendidikan, kesehatan, kemiskinan, stunting dan pertambangan. Nanti kita akan berikan masukan kalau ada yang kurang pas misalnya outputnya akan mempengaruhi potensi ketidakcapaian program. Sebenarnya itu untuk perbaikan bukan audit tapi melakukan evaluasi," katanya.
Ia menjelaskan evaluasi yang dilakukan merupakan program nasional yang dilaksanakan secara serentak di seluruh daerah. Banten menjadi salah satu provinsi yang mengikuti evaluasi tersebut. Metode evaluasi yang digunakan sama dengan daerah lain di Indonesia. Hal ini dilakukan agar hasil evaluasi dapat dibandingkan secara nasional.
Rusdy menambahkan evaluasi juga berkaitan dengan program prioritas Presiden yang berfokus pada sektor pendidikan dan kesehatan. Berbagai intervensi pembangunan yang telah berjalan akan dianalisis kembali. Program penanggulangan kemiskinan juga menjadi perhatian dalam evaluasi ini.
Diharapkan hasil evaluasi dapat memperkuat capaian pembangunan daerah.
Selain itu evaluasi akan melihat kesesuaian antara program kegiatan dengan dokumen perencanaan daerah. Dokumen yang akan menjadi acuan antara lain LKPD, APBD dan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Kesesuaian dokumen dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas program. Program yang tidak selaras berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan.
Tim evaluasi akan mengumpulkan berbagai informasi dari organisasi perangkat daerah.
Data yang diperoleh akan menjadi bahan analisis awal dalam proses evaluasi. Setelah itu dilakukan pengujian terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan. Proses ini dilakukan secara bertahap dan terukur.
Hasil pengujian akan digunakan untuk menilai efektivitas program pembangunan. Selain itu efisiensi penggunaan anggaran juga menjadi perhatian utama. Program yang dinilai kurang efektif akan diberikan rekomendasi perbaikan. Pemerintah daerah diharapkan dapat menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut.
Proses evaluasi diperkirakan berlangsung cukup lama karena membutuhkan pengumpulan data yang lengkap. Tim BPKP akan melakukan verifikasi terhadap berbagai informasi yang diterima.
Pengujian dilakukan untuk memastikan program benar-benar mendukung tujuan pembangunan daerah. Evaluasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Provinsi Banten.