RRI.CO.ID, Banjarmasin - Massa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan memadati Gedung DPRD Kalsel pada Jumat, 13 Maret 2026. Kedatangan para mahasiswa ini untuk menyuarakan lima poin tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah pusat maupun aparat penegak hukum.

Dalam orasinya, mahasiswa mendesak Kapolri agar melakukan evaluasi total terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia secara komprehensif. Mereka juga mendorong penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai lembaga pengawas eksternal institusi kepolisian.

Koordinator aksi, Ahmad Munawwir Sazali, menyebut massa turut menyoroti regulasi perizinan pelayaran di wilayah Kotabaru yang dinilai menyulitkan masyarakat pesisir. Selain itu, mahasiswa mendesak penghentian total aktivitas tambang ilegal serta pemberantasan mafia tanah.

“Kami menuntut mulai dari Presiden hingga DPR RI untuk segera mengesahkan undang-undang yang benar-benar pro terhadap rakyat. Inilah poin-poin penting yang kami perjuangkan dalam aksi hari ini,” ujarnya.

Ia memastikan pihaknya akan terus mengawal seluruh tuntutan tersebut hingga mendapatkan kepastian di tingkat pusat. Munawwir juga meminta transparansi dari DPRD Kalsel dalam menindaklanjuti poin aspirasi yang telah mereka sampaikan secara resmi.

Menanggapi hal tersebut, Kapolda Kalsel, Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, menegaskan pihaknya secara konsisten terus menindak tegas para pelaku tambang ilegal di Kalsel. Ia menilai aspirasi mahasiswa merupakan masukan normatif yang sangat penting untuk memperbaiki kinerja institusi Polri ke depan.

“Beberapa tuntutan tadi kami nilai normatif semua dan sangat baik untuk perbaikan kepolisian, khususnya di lingkungan Polda Kalsel. Kami juga terus konsisten untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tambang ilegal,” ujar Kapolda.

Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, menyatakan sependapat dengan aspirasi mahasiswa agar setiap kebijakan pemerintah selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Ia pun secara langsung menandatangani berkas tuntutan tersebut di hadapan perwakilan massa sebagai bentuk komitmen dukungan.

“Sesuai ranah kami di provinsi, kami akan menyampaikan seluruh tuntutan ini ke pusat secepat mungkin. Kami berkomitmen mengawal aspirasi para mahasiswa agar segera mendapat tindak lanjut,” katanya.

Dialog yang berlangsung di Gedung Paripurna ini pun berakhir dengan kesepakatan tertulis antara massa aksi dan pimpinan DPRD Kalsel. Meski berlangsung di tengah suasana bulan Ramadan, aksi unjuk rasa tetap berjalan kondusif hingga massa membubarkan diri dengan tertib pada sore hari.