RRI.CO.ID, Tasikmalaya - Kebijakan Pemerintah Desa Mandalamekar, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, menuai sorotan. Pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang berdiri di atas tanah desa yang sebelumnya diperuntukkan bagi bangunan sekolah dasar memicu pertanyaan publik.

Informasi yang diterima redaksi, lahan tersebut sejak awal direncanakan untuk fasilitas pendidikan. Namun, dalam realisasinya, justru dibangun fasilitas KDMP.

Sejumlah warga termasuk Faza Darmawan salah seorang penggiat Transportasi Publik mempertanyakan urgensi dan dasar perubahan peruntukan tersebut. Warga menilai, wilayahnya masih memerlukan pengembangan fasilitas pendidikan.

“Setahu kami, itu tanah untuk sekolah, kenapa sekarang jadi bangunan lain? Padahal sekolah di sini masih butuh pengembangan,” ujar Faza, Rabu 25 Februari 2026.

Warga juga menyebutkan masih terdapat beberapa lokasi strategis lain yang dinilai lebih layak untuk pembangunan KDMP tanpa harus mengorbankan lahan pendidikan. Dugaan adanya konflik kepentingan, tak hanya soal lokasi KDMP.

Kebijakan kepala desa sebelumnya juga menjadi perbincangan. Balai warga yang dibangun di tanah desa disebut-sebut berdiri tepat di depan kediaman kepala desa dan relatif jauh dari kantor desa.Sejumlah warga menilai keberadaan balai tersebut kurang representatif sebagai fasilitas publik karena dinilai hanya digunakan oleh kelompok tertentu.

“Secara administratif memang tanah desa, tapi secara manfaat terasa seperti fasilitas privat,” ungkap warga lainnya.

Transparansi masalah anggaran pun dipertanyakan. Selain lokasi, aspek transparansi anggaran juga menjadi sorotan.

Beberapa warga mengaku belum pernah menerima penjelasan terbuka terkait rincian anggaran pembangunan KDMP maupun balai warga. Berdasarkan aturan pengelolaan keuangan desa dalam Undang-Undang Desa dan regulasi turunannya, setiap penggunaan dana desa wajib dilakukan secara transparan dan partisipatif.

Namun, sebagian warga mengaku kesulitan mengakses dokumen anggaran maupun laporan pertanggungjawaban. Sementara hingga berita ini disusun belum ada keterangan resmi dari pemerintah desa terkait masalah tersebut.

Kepala Desa Mandalamekar pun belum dapat memberikan pernyataannya saat di konfirmasi.Upaya konfirmasi masih terus dilakukan guna memperoleh klarifikasi dan penjelasan terkait polemik ini.