KBRN, Bandung: Laporan terbaru Penilaian Deklarasi Hutan menyoroti bahwa sistem keuangan global masih mendorong deforestasi, sehingga berpotensi menghambat komitmen iklim Indonesia pada COP30 di Belem, Brasil. Subsidi yang merugikan hutan tercatat melampaui subsidi hijau dengan rasio lebih dari 200 banding 1.
Penilaian Deklarasi Hutan merupakan tinjauan ilmiah tahunan yang memantau kemajuan perlindungan hutan, termasuk deforestasi, degradasi, restorasi, serta keselarasan pendanaan dengan tujuan kehutanan. Laporan ini menjadi rujukan utama dalam mengukur komitmen negara-negara terhadap konservasi global.
Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengirim delegasi ke COP30 setelah menjanjikan dukungan bagi Tropical Forest Forever Facility untuk memastikan peran Indonesia dalam merancang aturan pembiayaan iklim. Namun, ambisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan politik dan birokrasi nasional dalam memenuhi standar konservasi yang ketat.
Keberhasilan TFFF dan inisiatif serupa disebut dapat terhambat karena arus pendanaan global masih mengalir ke sektor perusakan hutan. Jika lembaga keuangan internasional tidak menghentikan praktik tersebut, kontribusi hijau Indonesia akan menghadapi tantangan besar dalam implementasinya.
Baca juga:Di Brazil, Ketua DPD-RI Tawarkan Gagasan Demokrasi Hijau
Para ahli menilai sektor kehutanan Indonesia masih dibayangi praktik korupsi, yang membuat aliran dana rentan diselewengkan dan gagal mengatasi akar masalah seperti deforestasi serta konflik lahan masyarakat adat. Kondisi ini menegaskan pentingnya pengawasan ketat dalam setiap skema pembiayaan hutan.
“Sistem keuangan global harus direformasi untuk menghentikan insentif bagi alih fungsi lahan dan produksi ternak beremisi tinggi. Sudah saatnya bank menghentikan pendanaan untuk industri-industri yang merusak ini,” ujar Camila Perussi dari Sinergia Animal dalam rilisnya Rabu (19/11/2025).
Komitmen Indonesia dalam mengelola keuangan kehutanan hanya dapat tercapai jika para pengambil keputusan menunjukkan tekad politik untuk melawan kepentingan yang menghambat reformasi. Transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan sistem birokrasi menjadi syarat utama agar standar kinerja TFFF dapat dipenuhi.