RRI.CO.ID, Bandung – Satu tahun kepemimpinan Wali Kota Bandung M Farhan, menjadi fase penting dalam penataan fondasi pembangunan melalui visi Bandung Utama (Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis). Tahun pertama difokuskan pada pembenahan tata kelola pemerintahan, penguatan data kewilayahan, serta percepatan intervensi berbasis kebutuhan riil warga.
Memasuki tahun kedua masa kepemimpinannya, arah kebijakan Pemerintah Kota Bandung mulai bergeser pada penguatan sekaligus perluasan dampak pembangunan agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.
“Kota Bandung terus bergerak, dari perencanaan menuju pelaksanaan, dari kebijakan menuju aksi nyata. Setiap langkah pembangunan kami dasarkan pada data, agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kondisi riil kota,” ujar Farhan, Jumat 20 Februari 2026.
Pada awal masa kepemimpinan, Kota Bandung dihadapkan pada sejumlah persoalan mendasar. Tingkat inflasi tercatat sebesar 2,69 persen, lebih dari 18.000 titik Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam kondisi rusak, serta sekitar 112.000 warga masih menganggur.
Selain itu, sebanyak 27,2 persen rumah tangga belum memiliki septic tank standar. Permasalahan sampah dan sanitasi pun menjadi isu strategis yang menuntut penanganan sistematis dan berkelanjutan.
Kondisi tersebut mendorong Pemkot Bandung untuk menata ulang pendekatan pembangunan dengan basis data yang lebih akurat dan menyeluruh.
Sebagai langkah awal, Pemkot Bandung meluncurkan program Layanan Catatan Informasi RW (LACI RW). Survei dilakukan dengan menjangkau hampir 9.900 RT di seluruh kota, menjadikan RT dan RW sebagai sumber informasi utama pembangunan.
Data yang dihimpun mencakup aspek sosial, infrastruktur, lingkungan, kesehatan, ekonomi, hingga kerentanan warga. Informasi ini kemudian menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang lebih presisi dan tepat sasaran.
Kerangka pembangunan disusun berdasarkan data makro dan mikro dengan lima indikator utama, yakni sosial dan demografi, infrastruktur, lingkungan dan kesehatan, ekonomi, serta kelembagaan.
“Dari sinilah pembangunan Kota Bandung dimulai: bukan dari asumsi, melainkan dari data yang jujur dan kenyataan yang dihadapi warga setiap hari,” tegasnya.
Implementasi kebijakan diwujudkan melalui Program Prakarsa Bandung Utama yang menjadi motor penggerak pembangunan di tingkat kewilayahan. Sepanjang 2025, program ini menjangkau 151 RW di 30 kecamatan dengan lebih dari 1.000 kegiatan dan realisasi anggaran mencapai 96 persen.
Sebanyak 697 RW teridentifikasi aktif sebagai penggerak pembangunan lokal. Aktivasi kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) turut diperkuat sebagai simpul keamanan dan kepedulian sosial masyarakat.
Dari sisi ekonomi, analisis desil menunjukkan pertumbuhan tertinggi sebesar 4.994 keluarga baru di desil 6–10 pada periode September 2025 hingga Februari 2026. Hal ini mengindikasikan pergeseran positif pada kelompok masyarakat menengah.
Di bidang ketenagakerjaan, penempatan kerja sepanjang 2025 mencapai 5.207 orang melalui berbagai skema, mulai dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), job fair, magang, hingga penempatan kerja internasional.
Capaian tersebut diperkuat dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024, yang mencerminkan peningkatan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan.
Memasuki tahun kedua, Farhan menegaskan fokus pembangunan akan diarahkan pada perluasan dampak melalui tiga pilar kebijakan utama.
“Satu tahun pertama adalah fase menata fondasi, dan satu tahun ke depan adalah fase penguatan dan perluasan dampak,” ucapnya.
Pilar pertama adalah pembangunan infrastruktur strategis, dengan target 100 persen Open Defecation Free (ODF) dan akses air aman, zero slum area, reduksi titik genangan sebesar 40 persen, serta tingkat kemantapan jalan mencapai 95 persen. Infrastruktur juga dirancang sebagai stimulus ekonomi melalui skema padat karya dan penguatan rantai pasok lokal.
Pilar kedua menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan kemandirian ekonomi sekaligus menekan ketimpangan (gini ratio). Transformasi UMKM, penguatan ekosistem pariwisata, serta peningkatan inklusivitas ekonomi menjadi strategi utama agar pertumbuhan lebih merata dan berkelanjutan.
Pilar ketiga berfokus pada ketenagakerjaan dan mobilitas sosial. Targetnya antara lain 5.000 sertifikasi kompetensi per tahun, tingkat penyerapan kerja sebesar 92 persen, serta perlindungan 100 persen bagi pekerja rentan.
Pemerintah meyakini, ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif akan mempercepat mobilitas sosial vertikal warga Bandung.