KBRN, Kefamenanu: Warga transmigrasi lokal di Desa Ponu, kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur akhirnya mendapatkan sertifikat tanah setelah berjuang selama 25 tahun, atau sejak tahun 2000. Warga yang mendapat SHM atas tanah di SP 1 dan SP 2 Ponu sebanyak 1800 orang.
Pemberian sertifikat hak milik (SHM) atas tanah di SP 1 dan SP 2 Ponu adalah kabar baik bagi mereka yang telah lama menanti. Semoga ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan rasa aman atau kepastian hukum bagi warga di Ponu. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono, dalam Kunker bersama Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, pada Kamis (13/11/2025)
Menurut AHY selaku Menko IPK, bahwa kunjungan kerja mereka menjadi perhatian besar masyarakat karena, membawa harapan baru bagi pengembangan kawasan transmigrasi dan pembangunan wilayah perbatasan. Karena Ponu merupakan salah satu lokasi prioritas pengembangan permukiman dan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste.
"Jauh sebelum kunjungan tersebut, telah ada tim Ekspedisi Patriot dari ITB, ITS, Unpad dan berbagai Kampus lain melakukan riset untuk pemetaan sumberdaya maupun potensi yang ada di Ponu TTU maupun yang di Kabupaten Belu. Melalui kajian tim tersebut maka, Pemerintah pusat maupun Kabupaten TTU-Belu bisa mengembangkan industri dan sektor pertanian maupun peternakan di Ponu", ujar Politisi Demokrat ini.
Diakui Menko IPK AHY, bahwa untuk sinkronisasi program transmigrasi, pembangunan infrastruktur penunjang, dan penguatan ekonomi kreatif berbasis lokal, tetapi kendala utamanya adalah infrastruktur jalan yang perlu menjadi atensi pemerintah pusat pada lintas Kementerian.
Selain itu, Kabupaten Timor Tengah Utara maupun Belu masih butuh Waduk untuk membangun sektor pertanian. Karena kalau hanya mengandalkan air hujan akan sulit, sebab kemarau di TTU ataupun Kabupaten lain itu panjang. Sektor pertanian tidak bisa hanya mengandalkan air hujan karena itu sangat singkat. Sehingga perlu ada irigasi supaya mengairi persawahan di Translok Ponu sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Untuk itu selaku Menko IPK bersama Mentri Transmigrasi dan Mentri Ekonomi Kreatif akan membawa kajian tim Ekspedisi Patriot supaya memberitahu kepada kementerian terkait agar kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah bisa secepatnya mewujudkan irigasi dimaksud. Sehingga masyarakat Kabupaten TTU maupun Belu bisa secepatnya mendapatkan kemajuan", ujar Putra SBY ini.
Sementara Menteri Transmigrasi RI Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, menyampaikan bahwa di Kementeriannya ada program Transmigrasi Tuntas sehingga ketika transmigran lokal masuk rumah sudah ada sertifikat tanah.
"Kami ingin tidak ada lagi penolakan terhadap masyarakat Trans Lokal, karena tanah ini berasal dari tanah masyarakat yang dihibahkan kepada negara supaya dilakukan pembangunan transmigrasi. Supaya ada pembangunan ekonomi dan meminimalisir tanah terlantar menjadi lebih produktif", ujar Sulaiman (SK).