Dampak Konflik di Timur Tengah, Pengurusan Jemaah Umrah Ditiadakan
- 05 Mar 2026 15:38 WIB
- Atambua
RRI. CIO ID, Atambua - Kementerian Haji dan Umrah di setiap Kabupaten/ Kota diminta untuk meniadakan pengurusan pemberangkatan jemaah umrah. Sementara waktu tidak terdapat pelayanan bagi setiap jemaah yang hendak mengurus Pasport ke berangkatan untuk urusan ibadah umrah ke Arab Saudi.
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umrah telah mengeluarkan rekomendasi perihal meniadakan keberangkatan jemaah umrah, menyusul memanasnya situasi geopolitik perang timur tengah.
Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Belu Haji Maskur Kadir, S.Sos.I kepada rri.co.id, Kamis 5 Maret 2026 mengatakan, akibat konflik AS-Israel–Iran, dikabarkan ribuan jemaah umrah sempat tertahan di Arab Saudi, dan sejauh ini kondisi aman.
Pemerintah telah mengirimkan utusan untuk proses pemulangan jemaah dan dipastikan aman.
“Pemerintah mengeluarkan rekomendasi harus disosilisasikan ke seluruh jemaah umrah yang datang untuk pembuatan Pasport dihentikan untuk sementara waktu. Langkah ke depan menahan diri untuk tidak memberangkatkan itu yang kami persiapkan,” kata Haji Maskur Kadir.
Ia mengatakan sepekan lalu dua orang jemaah asal perbatasan Belu Nusa Tenggara Timur sempat datang mengambil rekomendasi untuk maksud menunaikan ibadah umrah. Pemberangkatan dua orang jemaah tersebut tidak diketahui melalui agen travel yang mengurus keberangkatan.
Hal ini pun tidak diketahui sudah diberangkatkan atau belum, sebab saat pemberangkatan tidak kembali melapor, sehingga bukan menjadi ranah Penyelenggara Haji dan Umrah Belu.
“Di Belu belum ada agen travel resmi tidak diketahui melalui agen yang mana. kebanyakan melalui agen di luar belu bisa di kupang ada juga filial cabang agen travel umrah di Makasar atau pulau Jawa,” ucapnya.
Sementara untuk jumlah jemaah umrah yang diberangkatkan bisa diketahui saat mengambil rekomendasi untuk pengurusan Pasport.
Data jemaah umrah asal Kabupoaten Belu yang sudah melakukan pengurusan pasport dan rekomendasi untuk tahun 2026 terhitung Januari-Maret yakni sebanyak 16 orang. Dari jumah dimaksud 14 orang jemaah pengurusan awal Januari dipastikan sudah kembali ke tanah air, tetapi 2 orang jemaah kemungkinan ikut tertahan di Arab Saudi dan dipastikan kondisi aman sementara proses pemulangan ke tanah air.