RRI.CO.ID, Ambon - Ketersediaan pangan terutama beras bagi masyarakat yang mendiami pulau-pulau terluar di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Maluku, masih menjadi persoalan serius.
Terbatasnya akses transportasi dan minimnya infastruktur menyebabkan harga bahan pokok di wilayah terluar ini jauh lebih mahal dibandingkan daerah perkotaan.
Kini, sebagian besar masyarakat masih mengandalkan bahan pangan alternatif seperti umbi-umbian dan sukun yang dikeringkan untuk keperluan makan sehari-hari.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Jhon Laipeny, mengatakan, kekurangan beras di MBD memang sudah menjadi temuan komisi saat DPRD melakukan agenda pengawasan d wilayah tersebut Desember lalu.
"Kalau soal kekurangan pangan beras, ini juga kami temukan dalam agenda pengawasan. Nah, solusinya, Bulog harus hadir di MBD," kata Laipeny di Ambon, Rabu, 11 Maret 2026
Menurutnya, masyarakat pada beberapa desa terluar di wilayah itu harus menghemat konsumsi beras. Pasalnya, jatah beras yang dibeli per kepala keluarga maksimal hanya tiga kilogram.
"Kami melihat sendiri ada masyarakat yang menyiapkan makanan dari umbi-umbian dan sukun yang dikeringkan. Ini menunjukkan kondisi pangan di sana masih sangat terbatas," ujarnya
Untuk itu, ia mendorong pemerintah daerah MBD segera menyiapkan gudang sementara agar Perum Bulog dapat segera memasok beras bagi masyarakat di wilayah kepulauan tersebut.
"Karena dari hasil koordinasi kita dengan pihak Bulog, sebenarnya mereka siap hadir asalkan Pemkab setempat siapkan gedung penyimpanan sementara," ucapnya
Dijekaskan, Bulog juga pernah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten MBD terkait pembebasan lahan sekitar empat hektare untuk pembangunan gudang Bulog permanen. Hanya saja, proses pembangunan gudang tersebut diperkirakan masih membutuhkan waktu yang cukup panjang.
"Mekanisme pembangunan gudang itu masih panjang. Jadi baiknya Pemkab MBD siapkan gudang sementara," kata Laipeny
Gedung ini, lanjutnya, bukan diberikan secara gratis tapi disewakan oleh pihak Bulog. Dengan begitu, Bulog bisa langsung memasukkan beras dan komoditas pangan lainnya ke MBD.
Ia juga menyoroti keberadaan salah satu gudang yang pernah dibangun melalui dana pokok pikiran (pokir) Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang menurutnya bisa dimanfaatkan sementara oleh Bulog.
"Kenapa gudang yang sudah ada itu tidak dipakai saja sebagai gudang sementara Bulog? Ini bukan dipakai gratis, tapi Bulog menyewa,” katanya.
Laipeny menilai keberadaan Bulog di MBD sangat mendesak, mengingat kondisi pangan masyarakat yang masih memprihatinkan
Sehingga ia berharap pemerintah daerah MBD dapat segera bersinergi dengan Bulog agar gudang sementara dapat disiapkan sehingga distribusi beras ke wilayah tersebut bisa segera dilakukan.
"Kalau gudang sementara sudah ada, Bulog pasti masuk. Jadi saya harap Pemda bisa bergerak cepat untuk menyiapkan tempatnya," ucap Laipeny menutup obrolannya